Buku Komisi III DPR RI: Pertanggungjawaban Publik dan Visi Komisi Hukum DPR ke Depan

Oleh sebab itu, Komisi III DPR dalam setiap rapat kerja selalu menekankan pada perbaikan tata kelola SDM, pelaksanaan sistem reward and punishment dalam meritokrasi kerja yang terukur, serta perbaikan dalam sistem mutasi, rotasi, dan promosi.

Perlu adaya sebuah tolok ukur yang jelas dalam sistem pembinaan karir dan pembangunan database SDM yang transparan dan valid untuk pertimbangan dalam pengisian jabatan maupun sistem penempatan.

Kemudian saya mencatat juga mengenai isu politisasi hukum yang seringkali menjadi isu dalam penegakan hukum. Saya melihat bahwa penegakan hukum memang akan selalu berkaitan dengan kepentingan, termasuk dalam politik dan kekuasaan.

Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan netralitas dan independensi sistem penegakan hukum sehingga tidak menimbulkan berbagai celah dan stigma bahwa penegakan hukum hanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Penegakan hukum tidak boleh ditunggangi sehingga seolah berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi andalan.

Saya juga berpendapat secara obyektif bahwa Komisi III DRP pada periode ini telah berupaya secara lebih responsif mendalami berbagai permasalahan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.

Oleh sebab itu, ke depannya sistem hukum membutuhkan sebuah sistem yang lebih responsif, accessible, transparan, dan kredibel.

Fungsi pengawasan harus ditingkatkan. Jaminan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas harus dapat didesain oleh Komisi III DPR pada periode 2024-2029, terutama dalam merespons kebutuhan dan memberi pertanggungjawaban kepada publik.

Harapannya, sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia akan bertransformasi ke arah modern, adil, berkepastian hukum, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara equal di mana pun dan kapan pun.(***)

Simak! Video Pilihan Redaksi: