BUMN Ditantang Turunkan Harga Gas dari Kebijakan Holding

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian BUMN hampir dipastikan akan membentuk holding BUMN sektor industri Migas.

Pembentukan ini direncanakan akan berlangsung Kamis (25/1) besok dengan ditandai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN, yang mengalihkan saham PGN kepada PT Pertamina melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN).

Degan begitu PGN akan menjadi anak perusahaan Pertamina.

Namun Komisi VI DPR kembali menegaskan kebijakan itu tidak memiliki nilai legistimasi di mata DPR karena dianggap melanggar perundang-undangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijana menjelaskan pada PP nomor 72 tahun 2016 yang menjadi landasan holding BUMN, telah mengebiri fungis pengawasan DPR.

Padahal dalam UU BUMN maupun UU Keuangan Negara mengatakan perpindahan saham harus melalui persetujuan DPR, namun PP tersebut mengabaikan kewenangan DPR.

"Kami telah menolak PP 72 itu. Ini amburadul. Siapa yang memiliki ide ini harus tanggungjawab segala akibatnya, harus ada punishment kalau gaga seperti apa," kata dia Rabu (24/1).

Secara manfaat, tegas Azam, tidak ada jaminan bahwa pembentukan holding bisa membuat harga gas lebih murah.