Bupati Bagi-Bagi Tips Kepemimpinan ke Pegawai Kemenkeu

jpnn.com - SURABAYA - Dinilai sukses melakukan reformasi birokrasi dan membangun daerah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas diminta berbagi tips kepemimpinan di hadapan para pegawai Kementerian Keuangan. Acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Kementerian Keuangan itu digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Kamis (22/5) dan diikuti oleh para pegawai Kemenkeu dari berbagai daerah.

Anas mengatakan, kepemimpinan yang baik tereprentasi dari berjalannya sebuah kebijakan yang mengandung terobosan. Jadi pemimpin tidak hanya terjebak pada comfort zone, tapi harus bisa mengeluarkan banyak langkah terobosan. 

Dalam hal inilah, kata Anas, kepemimpinan diuji, karena harus mengajak semua pihak menyukseskan kebijakan terobosan itu. "Yang jadi tantangan adalah bagaimana pihak-pihak yang sudah berada di zona nyaman bisa berubah untuk terlibat menyukseskan kebijakan terobosan," ujarnya.

Anas mengatakan, syarat sukses menerapkan kebijakan terobosan ada tiga hal. Pertama, mengutamakan kepentingan publik. "Harus ada public value. Itu syarat utama sebuah kebijakan," ujar alumnus studi ilmu kepemerintahan di Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, tersebut.

Syarat kedua adalah mendapat legitimasi dan dukungan, mulai dari tokoh masyarakat sampai kekuatan politik yang ada. Legitimasi dan dukungan ini lahir dari proses publik menilai kiprah pemimpin. "Karena itu, dengan semua tindakan, saya meyakinkan publik, meyakinkan tokoh, meyakinkan kekuatan politik bahwa sebuah kebijakan penting untuk memajukan daerah," jelas Anas.

Syarat ketiga adalah kapabilitas seorang pemimpin. Faktor kapabilitas ini menjadi instrumen untuk meyakinkan semua elemen agar percaya bahwa kebijakan yang ditempuh berada di rel yang benar. "Misalnya, bagaimana mungkin saya membuat kebijakan terobosan di bidang teknologi informasi jika saya tidak memahami arti pentingnya. Itu saya contohkan bagaimana saya membangun pola komunikasi berbasis TI, dengan Twitter, menyelesaikan layanan publik lewat online," ujar Anas.

Tiga syarat sebuah kebijakan bisa sukses itu, lanjut Anas, saling terkait satu sama lain. "Kapabilitas berimbas ke legitimasi dan dukungan. Dan kebijakan hanya akan dapat legitimasi jika mengandung public value," jelasnya. (eri/mas)