Bupati Pamekasan Diciduk KPK, Mendagri Kecewa Berat
Jumat, 04 Agustus 2017 – 06:02 WIB
Dengan adanya kasus di Pamekasan, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menilai penting untuk mempercepat proses peningkatan kualitas aparatur desa.
Itu agar bisa mengetahui dengan baik area rawan politik. Selain itu juga tahu manajemen yang baik terkait desa.
"Ini sudah 80 persen kami tatar. Implementasi di bawah harus terus dimonitor oleh kepala daerah. Karena yang bertanggung jawab kan bupati dengan kepala desanya," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)