Bupati Rita Widyasari Dipuji Mendagri

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengapresiasi program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera, yang digagas Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari. Program yang fokus pada kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut dinilai cukup berhasil meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan di Kukar.

Sehingga tidak heran jika kemudian tim ahli IGA dan tim teknis Kemendagri menempatkan Kabupaten Kukar menjadi salah satu dari 12 daerah peraih penghargaan unggulan Innovative Government Award (IGA) 2013.

“Persentase kepala daerah perempuan di Indonesia saat ini masih sedikit jika dibanding kepala daerah pria. Jadi kalau ada satu kepala daerah perempuan yang meraih penghargaan unggulan IGA, saya kira ini sangat luarbiasa. Kita harapkan ke depan dapat muncul kepala daerah perempuan lain yang mampu melahirkan program-program inovasi,” katanya saat menyerahkan penghargaan IGA 2013 di Jakarta, Selasa (3/12).

Ditemui usai meraih penghargaan, Rita mengaku program 'Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera' diluncurkan setelah melihat nasib kaum perempuan seringkali menjadi pihak yang termarjinalkan dalam proses pembangunan. Padahal peran perempuan dalam pembangunan sangat strategis. Termasuk bisa diproyeksikan menjadi pilar pembangunan.

“Program ini kita luncurkan berawal dari pemikiran, jika perempuan bisa memberdayakan dirinya, maka daya saing daerah bisa diwujudkan. Jadi saya ingin perempuan Kutai mesti berdaya dan tentu pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberdayakan mereka,” ujarnya.

Untuk mendukung program 'Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera', Pemkab Kukar kata Rita, kemudian meluncurkan pola dana hibah yang diberikan kepada sejumlah kelompok usaha perempuan dalam bentuk bantuan kelompok usaha bersama.

Jadi, bagi kaum perempuan atau kelompok perempuan yang sudah mempunyai usaha bersama, bisa memanfaatkan program dana bantuan mulai dari Rp25 juta hingga Rp500 juta. Namun tentunya dana tidak begitu saja diberikan. Tim verifikasi yang bekerja secara independen, akan melakukan penilaian terlebih dahulu.

“Tim ini bekerja independen. Bupati sendiri tidak bisa mengintervensi. Merekalah yang akan menilai, mana kelompok usaha perempuan yang layak dan mana yang tidak. Jadi benar-benar diseleksi secara ketat. Tidak sembarangan yang menerima bantuan itu," katanya.