Bupati Tolak Tambahan Dana Pilbub

Kamis, 10 September 2009 – 11:00 WIB

JAMBI - Rencana Pemprov Jambi meminta tambahan dana untuk pelaksanaan Pilgub Jambi 2010 dari kabupaten/kota tidak akan terealisasi. Sejumlah bupati menolak membantu dana Pilgub yang akan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. “No way (tidak bisa). Kami (Kabupaten Batanghari, red) juga mau melaksanakan pilkada. Kalau Provinsi, urusan Provinsi,” kata Bupati Batanghari Syahirsyah SY ketika ditemui wartawan JPNN, seusai menghadiri pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi Rabu (8/9).

Pernyataan serupa juga ditegaskan Bupati Muarojambi Burhanuddin Mahir. Menurutnya, Pemkab Muarojambi sangat keberatan menganggarkan dana untuk membantu pelaksanaan Pilgub 2010. “Itu urusan Provinsi, masak minta dengan tingkat II terus,” tegasnya kemarin.

Sementara Bupati Tanjab Barat Safrial mengaku mempertimbangkan terlebih dahulu. Rencana Pemprov meminta bantuan tambahan dana itu akan dikaji secara saksama terlebih dulu. “Kalau Provinsi minta, kita akan pertimbangkan. Yang penting adalah kebersamaan,” jawabnya singkat. “Yang jelas, akan kita pertimbangkan terlebih dulu,” sambung Bupati Tanjab Timur Abdullah Hich.

Hal sama juga diungkapkan Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus (HBA). Meski tidak secara tegas menolak, ia mengatakan bahwa daerahnya akan berpedoman kepada kabupaten/kota lain. “Kita lihat nanti. Kalau disepakati semua nyumbang, kenapa tidak. Intinya tergantung kesepakatan,” sebutnya.

Seperti diketahui, pascapengesahan anggaran Pilgub oleh DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu, pihak KPUD Provinsi Jambi terus berupaya mencari solusi penambahan anggaran yang dinilai minim. DPRD Provinsi Jambi mengesahkan anggaran Pilgub Rp 35 miliar untuk satu putaran. Kemudian ditambah Rp 15 miliar jika ada putaran kedua. Anggaran tersebut tidak sesuai keinginan KPUD Provinsi Jambi yang menginginkan Rp 74 miliar. Sementara Pemprov Jambi hanya mengajukan ke legislatif sebesar Rp 25 miliar.