Buwas: Lampung Peringkat Kedua di Sumatera

jpnn.com - KALIANDA – Tingginya arus peredaran narkoba melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel), membuat pemerintah gerah. Guna menekan arus peredaran narkoba itu, pengamanan di Seaport Interdiction (SI) Bakauheni akan semakin ditingkatkan.

Rencana ini diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) saat peresmian Loka Rehabilitasi Kalianda yang berdiri di eks bangunan rumah sakit di Kelurahan Waylubuk, Kalianda, Lamsel, kemarin. 

’’Makanya tahun 2017 nanti kita anggarkan untuk membangun X-ray di Seaport Interdiction,” katanya di hadapan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo yang diwakili Pj. Sekretaris Provinsi Sutono, Kapolda Lampung Brigjen Ike Edwin, Bupati Lamsel Zainudin Hasan, dan para undangan yang hadir dalam acara peresmian loka rehabilitasi Kamis (22/9). 

Menurut Buwas, saat ini terdata 644 jenis narkoba baru yang telah masuk dan beredar di Indonesia. Dari catatan BNN, di Indonesia juga terdeteksi setidaknya 72 jaringan narkoba. Kondisi ini membuat pemerintah melalui BNN harus bekerja ekstrakeras untuk menekan peredarannya.

Selain menekan peredaran narkoba, sambung Buwas, pihaknya juga fokus pada penanganan para penyalah guna dan pecandu obat-obatan terlarang ini. Karena itu, BNN terus berupaya menambah loka rehabilitasi guna menampung para pecandu narkoba yang jumlahnya terus membengkak.

’’Kalau dulu di Sumatera hanya memiliki loka rehabilitasi di wilayah Deliserdang, Medan, Sumatera Utara, dan Batam, Kepulauan Riau, kini warga Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana. Masyarakat juga tidak perlu lagi berangkat ke Bogor, cukup ke Kalianda saja," ungkap Buwas seperti diberitakan Radar Lampung (Jawa Pos Group) hari ini (23/9)

Pada kesempatan itu, Buwas juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Lamsel yang bersedia menghibahkan lahan untuk pembangunan Loka Rehabilitasi BNN. ’’Kapasitas di loka rehabilitasi ini ada 150 orang per tahun. Jadi nanti juga bisa digunakan oleh provinsi lain di Sumbagsel," terangnya.

Jenderal bintang tiga ini juga menyatakan, pihaknya ke depan membuat standardisasi program rehabilitasi narkoba. ’’Sekarang masih menunggu ISO. Nantinya semua loka rehabilitasi baik pemerintah dan swasta memiliki standardisasi yang sama. Kita ingin program rehabilitasi yang ada di Indonesia diakui internasional," ucapnya.