BW Ditangkap Polisi, Presiden dan DPR Tak Boleh Berdiam Diri

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan DPR semestinya tidak berdiam diri atas kasus langkah Mabes Polri menangkap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijoyanto. Sebab, pria yang dikenal dengan inisial BW itu menjadi pimpinan KPK berdasarkan proses di pemerintah dan DPR.

Menurut pengamat politik  Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin,  BW terpilih menjadi pimpinan KPK pada 2011. Sedangkan kasus saksi palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang diduga melibatkan BW terjadi pada 2010.

"BW itu kan menjadi pimpinan KPK setelah dinyatakan lulus dalam seleksi calon pimpinan KPK tahun 2011 oleh presiden dan DPR," ujar  Said di Jakarta, Jumat (23/1).

Artinya, kata Said, presiden dan DPR atas nama rakyat telah yakin benar BW bersih dari permasalahan hukum apapun sehingga dianggap layak dan patut menjadi pimpinan KPK. Karenanya Said menganggap ada hal janggal pada penangkapan BW oleh polisi karena kasus saksi palsu pada sidang sengketa Pilkada Kobar di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau sekarang Mabes Polri menangkap BW karena alasan pimpinan KPK itu terkait tindak pidana kasus keterangan palsu yang disampaikan saksi dalam sidang perselisihan hasil Pemilukada di MK tahun 2010, maka ada yang janggal di situ," katanya.

Said menambahkan, kasus tersebut terjadi lebih dahulu dibanding proses seleksi pimpinan KPK yang diikuti oleh BW. Kalau BW memang benar-benar terkait kasus perselisihan hasil Pemilukada Kotawaringin Barat, kata Said, tidak mungkin presiden tetap mengusulkan pria yang berlatar belakang pengacara itu  sebagai calon pimpinan KPK hingga pendapat persetujuan DPR.

"Saya mendesak presiden dan DPR segera mengambil sikap atas penangkapan BW. Kasus ini sulit disebut sebagai kasus hukum murni. Ini sudah bisa disebut "perang" dua institusi penegak hukum," katanya seraya menambahkan, dalam perspektif politik penangkapan BW memiliki korelasi yang kuat dengan langkah KPK menetapkan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.(gir/jpnn)