Cabang GP Ansor yang Tak Punya Usaha, Tak Memiliki Suara dalam Kongres

jpnn.com - SLEMAN - Setelah 70 tahun memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia masih memiliki problem yang harus segera diselesaikan. Dari mulai menjaga kebhinekaan di dalam Negara Kesatuan RI (NKRI), mengatasi masalah kemiskinan dan problem mencegah tindak pidana korupsi.

Hal ini diungkap, Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid di acara pembukaan Kongres ke-XV GP Ansor di Ponpes Sunan Pandanaran, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Kamis (26/11).

"Selagi masih ada kekerasan atas nama agama, kelompok masyarakat kelaparan, minimnya akses pendidikan dan korupsi di negeri ini, maka masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan GP Ansor," katanya.

Radikalisasi agama yang mengatasnamakan Islam menjadi pemicu kekerasan. Hal tersebut, kata Nusron, wajib dilawan oleh NU dan Ansor. "Kejadian di Timur-Tengah, Eropa seperti di Paris lalu yang dilakukan ISIS, tidak boleh terjadi di Indonesia. Tugas Ansor mengawal keutuhan NKRI," tegasnya.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu juga menyebutkan, angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 70 persen kemiskinan ada di desa. "Rata-rata di usia uzur dan produktif, antara 18-45 tahun," paparnya.

Menyebut pedesaan, ujarnya, berarti bicara masyarakat NU. Bicara usia produktif berarti bicara tentang pemuda. Itu semua berarti bicara GP Ansor yang basisnya di desa. "Selama masih ada kemiskinan di Indonesia, berarti masih ada kemiskinan di GP Ansor dan NU," ungkapnya.

Karena itu GP Ansor berkomitmen penguatan potensi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Salah satu upayanya yakni seluruh cabang GP Ansor diwajibkan memiliki unit-unit usaha. "Bagi semua cabang GP Ansor yang tidak mempunyai unit usaha, maka dalam kongres tersebut tidak sah dan tidak memiliki hak suara," terangnya.

Hal itu menurutnya, agar organisasi punya kemanfaatan bagi anggota. "Apa-apa yang mempunyai kemanfatan bagi umat manusia bertahan di muka bimi. GP Ansor bertahan karena memiliki kemanfaatan," tandasnya.