Caketum Golkar Setor Rp 20 M, Yakin Bisa Cegah Politik Uang?

jpnn.com - JAKARTA - Politikus senior DPP Partai Golkar Ahmadi Noor Supir tidak membantah adanya usulan dari masing-masing calon ketua umum di partai beringin itu untuk menyetorkan dana Rp 20 miliar pada musyawarah nasiona (munas) di Bali, 7 Mei yang akan datang. Usul itu memang muncul dalam draf ketentuan pemilinan ketua umum yang dibahas panitia pengarah atau steering committee (SC) untuk mencegah politik uang.

"Naskah yang diajukan oleh SC katanya memang ada usulan tentang setiap calon ketua umum harus menyetor sebesar Rp 20 miliar. Saya juga dengar itu dalam rangka menghindari money politic yang dilakukan para kandidat," kata Supit di gedung DPR Jakarta, Rabu (13/4).

Dengan konsep itu, katanya, maka seluruh pembiayaan munas atau pun transportasi peserta yang selama ini ditanggung calon ketua umum, kini jadi tanggung jawab panitia munas. Sedangkan asal uang untuk akomodasi dan transportasi peserta munas adalah hasil setoran Rp 20 miliar dari setiap calon ketua umum yang bersaing.

"Kalau itu yang terjadi, salah satu solusi agar supaya tidak ada orang per orang dari calon yang menyampaikan atau menggunakan biaya transportasi itu padahal itu mungkin untuk kepentingan money politic, tidak masalah," ujarnya.

Hanya saja, katanya, persoalannya tidak semua calon memiliki uang sebesar itu. Kecuali ada pendukung yang menyumbang sehingga calon ketum bisa saja menyetor ke panitia munas.

"Tapi harus transparan. Dari mana sumber uangnya, untuk apa peruntukannya. Tapi kalau masih saja ada upaya money politic dengan alasan membantu transpor dan penginapan peserta, itu harus diberi sanksi keras. Misal dipenalti, didiskualifikasi," tegas pendukung Ade Komarudin di bursa calon ketua umum Golkar itu.

Namun demikian wacana itu masih belum final. Menurut Supit, usulan itu akan diplenokan oleh panitia munas.(fat/jpnn)