Calon Kada PDIP Diharuskan Tanda Tangani Sumpah Setia

Jumat, 03 Juli 2015 – 15:28 WIB

Dua calon kepala daerah dari PDIP yang mengikuti sekolah partai (paling kanan dan kiri) saat menandatangani Panca Prasetya. Penandatanganan disaksikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (berbaju hitam di tengah) dan sejumlah Ketua DPP PDIP seperti Herry Ahmadi (nomor dua dari kanan), Komarudin Watubun (jas merah kemeja putih) serta Bambang DH. Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com - DEPOK - Ratusan bakal calon kepala daerah dari PDIP yang mengikuti sekolah partai sejak Minggu (28/6) hingga Jumat (3/7) tidak hanya digembleng dengan ideologi dan program-program pro-rakyat. Sebab, mereka juga diharuskan menandatangani Panca Prasetya.

Isi Panca Prasetya antara lain komitmen untuk setia pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, para calon kada dari PDIP itu juga diharuskan mewujudkan cita-citra Trisakti dan Nawacita jika kelak terpilih menjadi kepala daerah.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, Panca Prasetya bukan komitmen yang mudah. “Memang harus disertai dengan tekad bulat untuk melaksanakannya,” katanya saat menutup acara sekolah partai bagi ratusan kader PDIP calon kada di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/7).

Sedangkan Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyatakan, Panca Prasetya merupakan bagian dari upaya mendisiplinkan kader. Menurutnya, DPP PDIP akan melakukan tindakan tegas terhadap para calon kada yang mengabaikan sekilah partai.

“Ada yang bilang, ini (sekolah partai, red) kegiatan DPP saja supaya ada pekerjaan. Jangan pernah mendiskreditkan sekolah ini. Bila perlu, rekomendasi dicabut untuk semua kabupaten,” katanya.

Komarudin yang juga kepala sekolah partai itu menambahkan, kegiatan yang digelar selama enam hari itu awalnya diikuti 114 peserta yang semuanya bakal calon kepala dan wakil kepala daerah. Namun, ada sejumlah peserta yang meninggalkan sekolah partai. Karenanya saat penutupan, sekolah partai itu hanya diikuti 107 peserta.

Bagi yang meninggalkan sekolah partai dengan alasan jelas, tentu DPP PDIP bersikap toleran. Misalnya, ada seorang yang meninggalkan sekolah partai karena salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. “Dibuktikan dengan foto proses pemakaman,” katanya.

Selain itu ada juga peserta yang meninggalkan sekolah partai karena harus menandatangani koalisi dengan partai lain. Selain itu ada yang terpaksa meninggalkan sekolah partai karena sakit.