Catatan Akhir Tahun 2019: Memperkukuh Peran MPR RI Sebagai Daulat Rakyat

Menyikapi variasi usulan yang muncul, tentunya dengan segala kompleksitas agenda yang ada di dalamnya, MPRI RI akan menghimpun, menganalisa, serta memilah secara saksama dengan menempatkan rakyat sebagai penentu utamanya. Perihal kontestasi pemikiran yang muncul di kalangan elite semisal pro dan kontra mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, apakah tetap melalui rakyat secara langsung atau melalui sistem perwakilan, serta periode jabatan presiden dan wakil presiden., apakah tetap dua periode atau berubah menjadi satu atau tiga periode seperti usulan yang berkembang, MPR RI akan mengembalikan segala mekanismenya sesuai kehendak rakyat. Inilah yang menjadi tantangan dan peluang penguatan peran dan fungsi MPR RI di tahun 2020.

Selain hal yang sifatnya tugas pokok dan fungsi tersebut, isu-isu kebangsaan baik yang berdimensi nasional, maupun regional dan global tak luput dari perhatian MPR RI. Dalam level nasional, segenap atensi dan pemikiran akan dicurahkan pada berbagai isu krusial di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan hukum sebagai bagian dari gatra dinamis kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara perlu disosialisasikan dan didiseminasikan secara cerdas ke masyarakat, khususnya generasi milenial yang lahir di era globalisasi yang disruptif. Penolakan terhadap ideologi asing sudah seharusnya tidak hanya ditujukan kepada paham komunisme atau marxisme saja, tapi juga kapitalisme - liberalisme  yang secara sadar atau tidak diterima secara permisif oleh masyarakat.

Dalam konteks politik, akan diadakan Pilkada serentak yang rencananya akan dihelat pada 23 September 2020. Para pemangku kepentingan seperti para kandidat kepala daerah, partai politik, pendukung, dan simpatisan harus menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai tujuan bersama. Pilkada yang dilaksanakan secara langsung harus bisa meminimalisasi dampak negatif seperti masifnya politik transaksional dalam kandidasi, politik berbiaya tinggi bagi mereka yang maju ke gelanggang pemilihan, hingga konflik horizontal di masyarakat. Media massa sebagai pilar keempat demokrasi sudah semestinya memperkuat kualitas demokrasi dengan menjadi media persatuan, tidak hanya dalam konteks Pilkada saja, tapi pada aspek kebangsaan secara keseluruhan.

Di bidang ekonomi, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, percepatan dan pemerataan pembangunan nasional menjadi prioritas dan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pada kuartal terakhir 2019, pertumbuhan ekonomi nasional jauh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di level regional dan global, namun masih ada diskrepansi dari target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, upaya menarik investasi asing langsung yang bersifat padat karya dan meningkatkan konsumsi masyarakat perlu makin digalakkan pada 2020 melalui perbaikan kualitas infrastruktur, penegakan hukum, serta penciptaan lapangan kerja. Di bidang hukum, usulan pemerintah melalui skema omnibus law, meskipun menawarkan inovasi dalam hal  efektivitas dan efisiensi, tetap harus dikaji secara mendalam agar benar-benar tepat sasaran.

Dalam sekup regional dan global, Indonesia sebagai warga dunia memiliki keunggulan komparatif melalui berbagai keanggotaan di organisasi internasional, seperti Dewan Keamanan dan Badan HAM PBB, serta negara kunci di ASEAN, Gerakan Non-Blok, dan OKI. Atribut organisasional tersebut senyampangnya diterjemahkan melalui kontribusi yang lebih nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia. Berbagai isu penting yang harus segera disikapi di antaranya adalah perjuangan kemerdekaan Palestina, diskriminasi etnis Rohingya di Myanmar, isu kemanusiaan di Xinjiang, sengketa antarnegara di Laut China Selatan, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pergolakan di Timur Tengah terkait isu demokrasi, terorisme, dan radikalisme.

Tahun 2020 akan menjadi 12 bulan yang tak mudah untuk dilalui merujuk berbagai tantangan yang ada. Namun demikian, optimisme dan komitmen untuk mencapai visi misi yang ditetapkan harus terus menerus dipancangkan. Sudah saatnya semua anak bangsa bergengaman tangan dan bergerak dalam irama yang sama menuju Indonesia yang lebih baik, kuat dan hebat di masa mendatang seperti halnya komitmen MPR RI untuk memperkokoh peran dan fungsi dalam mewujudkan daulat rakyat.(***)