Catatan dari Wakil Ketua MPR Untuk Puan Maharani, Soal Sumbar dan Pancasila

Pasalnya, Mendagri saat ini adalah mantan Kapolri dan mantan Kepala BNPT.

Seandainya tuduhan mereka benar, tentu tak mungkin Mendagri dengan latar belakangnya seperti itu akan memberikan pujian dan rekomendasi kepada Gubernur Sumbar yang kader PKS.

HNW menyampaikan, begitulah seharusnya Pancasila diamalkan, yakni dengan tindakan nyata yang berkualitas, bukan sekadar klaim dan retorika.

Ia menuturkan bahwa sebentar lagi pemilihan gubernur akan dilaksanakan di Sumbar, dan sudah semestinya melalui pesta demokrasi lokal pilgub Sumbar, adu program dan gagasan dalam kontestasi melaksanakan Pancasila-lah yang dikedepankan.

“Bukan malah kepentingan politik jangka pendek yang mwnghadirkan intoleransi dengan memaksakan opini dan framing yang kontroversial, yang bisa merusak demokrasi. Apalagi dengan mengabaikan fakta sejarah dan realita kekinian atas komitmen Sumatera Barat untuk terus mendukung dan melaksanakan Pancasila," ujar HNW.

"Komitmen dan istkamah warga Sumbar itu mestinya diapresiasi, bukan malah disalahpahami, karena memang terbukti Sumbar tetap mendukung dan melaksanakan Pancasila yang final, yakni Pancasila 18 Agustus 1945, malah secara berkualitas pula” pungkasnya. (*/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: