Cegah Gratifikasi, Pemrov Jabar Gandeng KPK

"Dan yang penting ada komitmen dari pimpinan untuk menerapkan itu (pencegahan gratifikasi). Gubernur, bupati, wali kota harus mau menerapkan itu," katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjelaskan kerja sama tersebut bertujuan mengeliminir gratifikasi pada layanan-layanan umum yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti layanan perpajakan, retribusi, atau perizinan. Menurutnya, bentuk kerja sama yang dilakukan dengan KPK tersebut berupa pemeriksaan rutin dan pemantauan secara berkala.

Nantinya pun, tambah dia, tunas-tunas anti korupsi akan disebar ke seluruh lembaga layanan publik di lingkup Pemprov Jabar. "Timnya dibentuk, gabungan KPK dan Pemprov," kata Heryawan seraya menyebut bentuk kerja sama itupun dilakukan dengan membuka kotak pengaduan.

Sementara itu, Heryawan meminta penilaian indeks korupsi lebih diperjelas lagi subyeknya. Menurut Gubernur, selama ini penilaian terhadap indeks korupsi sering disebutkan secara global.

"Saya minta indeksnya jangan diglobalkan Jabar, tapi indeks Pemprov Jabar, indeks (pemerintah) kabupaten/kota di Jabar, atau indeks instansi vertikal di Jabar. Sehingga lebih rinci," kata Heryawan di tempat yang sama.

Dengan begitu, dirinya meyakini perhatian penyelesaian permasalahan korupsi lebih terarah. "Sehingga siapa pun persoalannya, nanti matanya tertuju kepada instansi yang bersangkutan. Kalau (diglobalkan) Jabar, nanti semua orang tertuju pada gubernur, padahal persoalannya belum tentu ada di (pemerintah) provinsi (Jabar)," kata Heryawan.

Adapun pencegahan korupsi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri, Heryawan mengklaim kondisinya sudah lebih baik. Menurut Gubernur, pihaknya sejak lama memberlakukan penertiban dan pengawasan yang ketat di internal Pemprov Jabar. (agp)