Civil Society Unjuk Gigi

Jumat, 16 Juli 2010 – 17:47 WIB

Definisi civil society ala Cicero (106-43 SM) hingga Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), tampaknya sudah kuno. Maklum, kala itu ditafsirkan bahwa civil society dianggap bagian yang integrated dengan negara. Seolah-olah tindakan negara adalah tindakan rakyat juga. Tidak, tentu saja. Buktinya, kasus gas dan TDL made in pemerintah itu diprotes masyarakat juga.

Memang, barulah sejak Adam Ferguson (1723-1816) dan Thomas Paine (1737-1809) mulai dibedakan antara civil society dan negara dalam posisi diametral, bahkan sebagai anti tesis terhadap negara.

Toh, ada juga naik-turunnya. Hegel (1770-1831) misalnya, senada dengan Karl Marx (1818-1883) yang menilai civil society sebagai masyarakat borjuis. Hegel menganggap hanya melalui negara, kepentingan masyarakat bisa terselesaikan. Tapi Marx menganggap negara sebagai eksekutif kaum borjuis, karena itu harus dihapuskan. Namun Hegel meramalkan masyarakat sipil-lah yang akan runtuh.

Antonio Gramsci (1891-1937) juga memandang civil society sebagai milik kaum borjuis yang akhirnya menjadi pendukung negara. Namun Alexis de Tocqueville (1805-1859) melihat bahwa masyarakat sipil tidak apriori subordinatif terhadap negara. Tapi, otonom dan berkemampuan menjadi kekuatan penyeimbang atas intervensi negara.