Civil Society Unjuk Gigi

Jumat, 16 Juli 2010 – 17:47 WIB

Padahal, merunut narasi Alexis de Tocqueville (1805-1859), bahwa suara masyarakat yang direpresentasikan melalui DPR, mestilah sebagai check and balances atas kebijakan negara. Bahkan, Hannah Arendt (1906-1975) dan Jurgen Habermas (1929-) dengan konsep "a free public sphere", (menyebut) semestinya masyarakat memiliki akses atas setiap kebijakan publik. Pendapat Ernest Gellner (1925-1995), bahwa ruang publik adalah jalan menuju demokratisasi, sesungguhnya sudah terlampaui dengan adanya DPR.

Namun sikap pemerintah masih mendua hati. Jika Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian mulai menampung keluhan dunia usaha, Menko Perekonomian malah melihat banyak rekening listrik dunia industri akan turun dengan kebijakan TDL itu. Memang belum final. Kita masih menunggu perkembangan day to day, dan tampaknya akan putus sepekan ke depan.

Dalam suasana mendebarkan itu, civil society harus membusungkan dada. Musim Orde Baru ketika suara rakyat masih terpasung sudah lampau. Bersama zaman baru, sesungguhnya ruang publik terbuka untuk menyuarakan ekspresi politik warga negara terhadap pemerintahan yang melayaninya.

Civil society tak boleh beku dan kaku, jika DPR belum berkenan mengabulkan keluh kesah masyarakat. Apindo dan berbagai asosiasi dunia usaha, NU, Muhammadiyah, Walubi, PGI, MAWI dan sebagainya, harus berlakon sebagai "pengeras suara" masyarakat sipil terhadap pemerintah dan DPR.