Cueki Menteri, SBY Disarankan Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KBI) jilid II. Menurut Akbar, itu lebih baik daripada membiarkan para menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak diundang dalam rapat kabinet yang membahas bidang kementerian yang dijabat oleh menteri asal PKS.

“Presiden punya hak prerogatif untuk mengganti menteri, termasuk menteri dari PKS. Apalagi Kepala Negara pasti sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan matang. Membiarkan rapat kabinet tanpa menteri bersangkutan (kebetulan dari PKS-red), malah merugikan pemerintah sendiri,” ujar Akbar Tandjung, di Jakarta, Selasa (17/4) menanggapi tidak diundangnya Menteri Sosial Segaf Al Jufri dalam rapat penanganan gempa yang dipimpin Presiden SBY dan Wapres Boediono di Istana Bogor, Senin (16/4).

Menurut Akbar, KBI jilid II mempunyai visi dan misi untuk merealisasi program dan janji pemerintah. Namun, jika dalam rapat kabinet yang membahas kepentingan rakyat dan itu terkait pula dengan program dan tujuan pembangunan saat ini, akibatnya bukan saja pada kinerja kabinet semata, tapi juga rakyat dirugikan.

“Jadi, Presiden, baik sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara, harus melihat dari perspektif kepentingan rakyat yang lebih luas. Jika alasannya ada persoalan politis dan komitmen dalam berkoalisi, maka sebaiknya dilakukan pergantian menteri saja,” tegas Akbar.