Curiga Gelar SBY dari Inggris Dibarter Ladang Migas

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida, menilai anggapan berbagai pihak tentang adanya barter gelar ksatria yang diberikan Kerajaan Inggris kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan hal gratis. Bahkan La Ode menganggap wajar jika ada yang mengaitkan gelar dari Ratu Inggris itu dengan konsensi ladang gas di Train 3 Tangguh, Papua Barat.

"Buktinya, Pasal 33 UUD 1945 (sumber daya alam dikuasai negara dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, red) tidak pernah diimplementasikannya. Padahal, konstitusi jelas-jelas mengamanatkan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," kata Laode Ida, dalam diskusi bertema “Mengungkap Misteri Pemberian Gelar Ksatria dan Korupsi di Sektor Migas”, diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, di Jakarta (4/12).

Dari sisi kepentingan bangsa dan negara lanjut, La Ode, sudah saatnya pemerintah merenegosiasi semua kontrak migas. Sebab, pasal-pasal kontrak migas sangat tidak adil dan merugikan bangsa Indonesia.

Tuntutan renegosiasi ulang ini seharusnya tidak boleh diabaikan, terlebih lagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal-pasal tentang BP Migas. "Harus ada moratorium kontrak, kemudian disusun lagi kontrak yang lebih menguntungkan rakyat,” ujar senator asal Sulawesi tenggara itu.