Curiga Tim Pengawas Pupuk 'Main Mata'

jpnn.com - JAKARTA -  Kasus penggerebekan gudang pengoplos pupuk bersubsidi yang diduga miliki Ali Susanto alias Ali Opek, di Binjai Jumat (19/6) lalu, mendapat sorotan anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar.

Politikus PAN yang duduk di komisi yang membidangi industri itu menduga ada sesuatu yang tidak beres di daerah, hingga Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri yang turun langsung melakukan penggerebekan.

Nasril menjelaskan, pengawasan distribusi pupuk di tingkat kabupaten/kota itu dilakukan oleh Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Tim ini melibatkan unsur dari pemda dan kepolisian.

"Jadi tim ini terdiri dari unsur bupati/walikota, dinas perdagangan, juga dari kepolisian. Jadi mekanisme pengawasan distribusi pupuk itu sudah baku, sudah jelas aturannya," terang Nasril Bahar kepada JPNN di Jakarta, kemarin (7/7).

Nah, jika sampai terjadi tindakan pidana berupa pengoplosan pupuk subsidi dalam jumlah hingga 60 ton, menurut Nasril, maka patut dipertanyakan kerja tim pengawas itu. "Kerja tim pengawas itu perlu dievaluasi. Kemungkinannya hanya ada dua, yakni ada yang bermain mata, atau memang sama sekali tidak melakukan pengawasan. Bisa saja yang di bawah itu sudah "diamankan" oleh pelaku," terang Nasril, yang sudah dua periode duduk di komisi yang membidangi industri dan perdagangan itu.

Kemungkinan adanya yang "bermain mata" itu kuat, terlihat dari turun langsungnya tim dari Mabes Polri menangani kasus ini. "Kalau Mabes Polri yang turun langsung, berarti Mabes Polri sudah melihat ada kelemahan di aspek pengawasan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, penggerebekan yang dilakukan tim dari Mabes ini, memperlihatkan ketidakmampuan jajaran Polda Sumatera Utara. Pasalnya, sebagai penegak hukum, Polda Sumut seharusnya lebih mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah kerjanya.

“Sebab penggerebekan ini menunjukkan Poldasu mandul dan tak mampu mengatasi kasus pengoplosan pupuk ini, sehingga tim Mabes Polri yang harus turun tangan,” ujar Neta S Pane , Minggu (5/7). (sam/jpnn)