Daerah Diminta Kaji Potensi Blok Kampar

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR dari Dapil Riau, Jon Erizal meminta Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang ingin merebut pengelolaan Blok Kampar (South and Central Sumatera Block), mengkaji potensi ladang minyak bekas kontrak karya PT Medco EP Indonesia itu.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mendukung penuh aspirasi dan perjuangan Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK). Namun daerah juga harus mengetahui secara detail skala ekonominya.

"Kita berharap apapun hasil dari Riau untuk kepentingan masyarakat Riau. Untuk itu, kita di Riau, khususnya Pemda harus mengetahui betul seberapa besar potensinya. Kita kalau bekerjasama dengan pihak lain jangan hanya atas yang ada sekarang, tapi juga potensi pengembangannya," kata Jon Erizal di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (14/10).

Hal ini disampaikannya usai menerima kedatangan delegasi FMPMBK yang menyampaikan aspirasi agar DPD dan DPR RI mendesak pemerintah membatalkan rencana pelelangan terbuka (open tender) Blok Kampar dan melakukan penunjukan langsung (direct offer) kepada BUMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Jon Erizal menyebutkan, aspirasi ini akan ditindaklanjuti. Apalagi legislator dan senator asal Riau sudah membentuk Forum MPR, DPR dan DPD (Forum MD3) Dapil Riau, sebagai motor memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Riau ke depan.

"Ini salah satu contoh kasus, kita langsung merespon. Tentu kita ingin tahu yang kita perjuangkan ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Mantan Calon Wakil Gubernur Riau ini juga memberikan gambaran soal skala ekonomi yang harus dikaji Pemda jika mengelola Blok Kampar. Kalau kerjasama dijalin dengan Pertamina, maka free carry (keuntungan tanpa pernyataan modal) yang bisa diperoleh bisa di atas 15 persen. Kalau degan swasta patokannya hanya 15 persen.

"Ini juga harus ada pertimbangan strategis soal hitung-hitungan ini. Kita harus lihat jangka panjang, free carry sampai kapan, potensi berapa besar. Kita ingin hasilnya semaksimal mungkin untuk masyarakat. Swasta untung tapi masyarakat lebih banyak untungnya, jangan hanya swasta yang untung," tandasnya.