Daerah Ini Sudah Lakukan Pendataan Non-ASN Jelang Penghapusan Honorer, Jumlahnya

jpnn.com, AMBON - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku telah mendata dan memverifikasi 1.718 tenaga nonaparatur sipil negara (non-ASN) jelang penghapusan honorer 2023.

"Sudah 1.718 orang pegawai honorer yang terdata dan diverifikasi hingga minggu terakhir September 2022," kata Kepala BKD Maluku Jasmono, di Ambon, Rabu (28/9).

Pendataan dan verifikasi itu dilakukan menjelang seleksi PPPK 2022 sebelum honorer dihapus 2023 nanti.

Jasmono mengatakan batas akhir pelaporan pendataan di tahap prafinalisasi ditetapkan pemerintah pada 30 September 2022.

Setelah itu hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Berikutnya, pemerintah bakal melakukan uji publik untuk memastikan apakah seluruh tenaga non-ASN sudah terdata atau belum.

"Jika masih ada yang belum terdata maka akan dilakukan pendataan tambahan pada bulan Oktober," ujarnya.

Dari jumlah tenaga honorer yang telah terdata, sebagian besar berprofesi sebagai guru honorer.