JPNN.com 
Daerah Protes Bagi Beban BBM
Senin, 23 Juni 2008 – 12:02 WIB
”Jangan kalau sedang sulit, daerah diminta ikut menanggung. Sementara ketika sedang booming, daerah tak mendapatkan apa-apa,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta. Dia mengatakan, penggunaan penggunaaan komponen subsidi sebagai pengurang DAU, tidak tepat sebagai insentif penghematan. Sebab tidak semua daerah yang konsumsi BBM-nya tinggi bisa dikatakan boros.
Anggota DPD asal Bali tersebut menambahkan, Pemda sudah sangat kesulitan dalam memperoleh dana pembangunan. Sebab dana di daerah saat ini lebih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai. Sehingga anggaran untuk pembangunan masih sangat kecil. ”Jadi bagaimana nanti kalau harus dikurangi lagi,” tanya Sudirta.
Rencana mengurangi DAU terkait beban subsidi BBM, merupakan reformulasi agar daerah ikut memikul beban subsidi secara tidak langsung. Sehingga, daerah yang konsumsi BBM bersubsidinya cukup besar, berpotensi DAU-nya makin rendah. Ini merupakan salah satu upaya berbagi beban atau sharing the pain antara pemerintah pusat dan daerah.
DAU merupakan formula dana perimbangan untuk memeratakan kue pembangunan antara daerah kaya dan miskin. Makin tinggi penerimaan negara, semakin besar pula jatah DAU yang akan dibagikan. Padahal, tingginya penerimaan negara akhir-akhir ini, lebih disebabkan oleh tingginya harga minyak mentah di pasar internasional.
Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu, harga minyak yang tinggi jelas bukanlah merupakan upaya internal. Sehingga diperlukan upaya yang adil dengan menjadikan subsidi sebagai pengurang DAU. ”Sehingga kalau harga minyak tinggi, kalau bisa DAU-nya dikasih cap (batasan) maksimumnya,” kata Anggito.
Kata Anggito, kebijakan baru ini diharapkan bisa menjadi insentif bagi daerah untuk turut serta membatasi subsidi BBM. ”Jadi dia juga secara tidak langsung ingin subsidinya turun. Kalau subsidinya turun, DAU-nya naik,” katanya. (sof)
