"Surat edaran 542 tanggal 28 September ditujukan ke seluruh kementerian anggota kabinet dan pemda. Kementerian ya termasuk BUMN dan jajarannya," ujar Dipo Alam, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/10/2012). Belakangan Dipo membantah surat edaran itu keluar karena adanya SMS pengaduan dari Menteri BUMN Dahlan Iskan.(boy/jpnn)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, diminta untuk menyebut nama-nama Anggota DPR yang meminta jatah dari setiap proyek BUMN.