Dana Bansos dan Subsidi Bertambah, Anak Buah Prabowo Curigai Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 ke DPR. Dalam RAPBN itu ada kenaikan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) dan dana subsidi.

Dalam pandangan anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, kenaikan anggaran dana bansos dan subsidi tak terlepas dari kepentingan politik pemerintahan saat ini. Menurutnya, 2018 merupakan tahun politik jelang Pemilu 2019.

"Agak sulit dipisahkan dana bansos dan subsidi di RAPBN 2018 (dengan kepentingan politik). Dan memang agak aneh anggaran bansos dan subsidi tiba-tiba melonjak drastis," kata Heri kepada JPNN, Sabtu (19/8).

Seperti diketahui, total belanja pemerintah dalam RAPBN 2018 adalah Rp 2.204,4 triliun. Presiden Jokowi menyebut RAPBN itu akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.

Sedangkan upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi adalah melalui penambahan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Selain itu, jumlah warga penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 92,4 juta jiwa.

Dalam nota keuangan RAPBN 2018 juga disebutkan, agar penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran
bantuan pangan beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) menjadi bantuan pangan nontunai. Penerima manfaatnya juga akan diperluas.

Perluasan penerima sejumlah program tersebut tercermin dari peningkatan anggaran Kementerian Sosial pada tahun depan sebesar Rp 34 triliun. Angka itu naik hampir dua kali lipat dari anggaran dalam APBN Perubahan 2017 yang mencapai Rp 17,2 triliun.

Heri mengatakan, total anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah yang diusulkan pemerintag sebesar Rp 292,8 triliun. Anggaran itu terdiri dari subsidi di luar subsidi pajak sebesar Rp 161,6 triliun, PKH (Rp 17,3 triliun), serta Program Indonesia Pintar (Rp 10,8 triliun).