Dana Pendidikan Besar, Pengaturan Amburadul

Senin, 02 Juli 2012 – 19:46 WIB

Dengan begitu, Anggota DPD RI Asal Jateng ini menyarankan agar pemanfaatan anggaran pendidikan harus  dimonitor dan dievaluasi secara akuntabel. Kebijakan khusus mengenai alokasi anggaran pendidikan ini, lanjut Sulistyo, juga harus menekankan pada pembangunan infrasturktur.

“Infrastruktur seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dalam pola sharing antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Sementara mengenai standar dan peningkatan kualitas  pembelajaran, peserta didik dan guru menjadi prioritas Kementerian atau pemerintah pusat,” imbuhnya. (cha/jpnn)

JAKARTA - Meskipun saat ini pemerintah sudah memiliki payung hukum mengenai alokasi anggaran pendidikan, yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News