Dari Lima Lembaga Hukum, KPK Terjeblok
Rabu, 02 November 2011 – 19:38 WIB
Ia menambahkan, secara instan rendahnya kepercayaan ini bisa diakibatkan oleh berbagai penanganan kasus yang sering tidak semestinya. Di sisi lain yang perlu juga dicermati, kata dia, dari kelima lembaga tersebut semuanya tingkat ketidakpercayaan di atas 30 persen. "Artinya hampir sepertiga penduduk Indonesia memiliki ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum yang ada," kata Widdi.
Yang menarik lagi, menurut dia adalah KPK. Dimana, KPK diharapkan menjadi terobosan dalam sistem hukum Indonesia saat ini, ternyata memiliki persepsi ketidakpuasan tertinggi di antara lembaga hukum lainnya. "Sekitar 42,7 persen menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja KPK. Jelas, ini adalah pukulan telak bagi penegakan gerakan anti korupsi di Indonesia," katanya.
JAKARTA -- Publik tidak percaya terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian,
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Banjir Rob Berpotensi Terjadi di Wilayah Ini, BMKG Imbau Masyarakat Waspada
Sabtu, 11 Januari 2025 – 00:30 WIB - Humaniora
Ruang Amal Indonesia dan ZIS Indosat Segera Buka Program Amal Vokasi di KITB
Sabtu, 11 Januari 2025 – 00:17 WIB - Humaniora
Kuasa Hukum Tepis Isu Miring Terkait Eks Dubes RI untuk Nigeria Usra Hendra Harahap
Jumat, 10 Januari 2025 – 23:40 WIB - Humaniora
RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB
BERITA TERPOPULER
- Kriminal
Cuma Bayar Rp 15 Ribu Bisa Menonton Video Porno Sepuasnya
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:26 WIB - Gosip
Putri Nikita Mirzani: Mohon Maaf, Saya Enggak Bangga Punya Ibu Kontroversial
Jumat, 10 Januari 2025 – 20:11 WIB - Humaniora
RI 36 Berulah di Jalan, Nusron Wahid Sindir Netizen yang Salah Sasaran
Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB - Olahraga
PSS Sleman Vs Persebaya; Pemain Kunci Diwaspadai
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB - Pilkada
Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
Jumat, 10 Januari 2025 – 19:40 WIB