Daripada Sibuk Rapid Test Anggota DPR Sebaiknya Dana Disiapkan untuk Pasien Corona

Instrumen hukum ini juga bisa digunakan untuk menegakan agar imbauan sosial  atau physical distancing atau working from home dapat ditransformasi menjadi norma hukum yang benar-benar mengikat.

“Melihat keadaan saat ini, perppu sudah dapat dipertimbangkan. Walaupun itu memang kewenangan presiden  tetapi perlu juga dikonsultasikan di DPR karena nanti perppu akan berujung kepada persetujuan DPR apakah diterima atau ditolak,” katanya. 

Anggota Komisi VIII DPR ini berharap rapat dengan pemerintah bisa segera dilakukan walau saat ini parlemen sedang dalam masa reses dan baru akan memasuki masa sidang pada 30 Maret 2020 mendatang.

“Di saat genting saat ini, mekanisme pengawasan oleh DPR harus juga tetap berjalan agar langkah yang diambil pemerintah benar-benar sesuai aturan hukum sehingga efektif dalam menangani wabah ini dengan baik,” ujarnya.

Dia memahami bahwa saat ini masih ada imbauan sosial atau physical distancing atau working from home, sehingga metode rapat bisa dilakukan secara jarak jauh. Ia menegaskan rapat bisa dilakukan dengan teleconference.

“Itu lebih baik daripada wacana rapid test Covid-19 untuk seluruh anggota DPR RI dan keluarganya yang membuat gaduh di masyarakat, dan juga sudah ditolak oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI,” pungkasnya. (boy/jpnn)