Darurat Asap, TNI-Polri, Diminta Bantu "Keroyok" Api

jpnn.com - JAKARTA - Masalah pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan termasuk Kalimantan Barat tidak ada habis-habisnya. Instansi pemerintah pun tak tinggal diam.

Rapat koordinasi menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan operasi darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, digelar Sabtu (5/9) siang di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rapat dihadiri Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Deputi Penanganan Darurat BNPB,  Gubernur Sumsel, pejabat Gubernur Jambi dan Kalteng, Gubernur Riau, Danrem dan Kapolda Riau, Jambi, Kalbar, Sumsel, Kalteng serta Kepala Pelaksana BPBD.

Rapat yang dipimpin Sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Menteri Lingkungan Hidup Ad Interim menghasilkan berbagai keputusan.

"Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung personil yang dibutuhkan pemda untuk "mengeroyok" api," kata juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (5/9). "Kebutuhan personil TNI dan Polri untuk mengeroyok api sedang dihitung oleh Kementerian LHK," katanya.

Menurutnya, saat ini di Kementerian LHK tersedia anggaran untuk menyewa empat unit air tractor dari Australia untuk pemboman air. "Saat ini baru satu unit yang datang di Riau," tegasnya.

Panglima TNI, ia menambahkan, akan mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan dan personil TNI. "Sesuai permintaan dari Kementerian LHK dan Pemda," paparnya.

Dia mengatakan, target operasi darurat asap akibat karhutla di Sumatera dan Kalimantan dapat diatasi September 2015 ini. "Penegakan hukum yang lama dan yang berjalan harus segera dituntaskan," katanya.