Data 279 Juta Penduduk Indonesia Diduga Bocor, Begini Respons Wakil Ketua DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons informasi soal data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online peretas Raid Forums pada 12 Mei.

“Polisi perlu menindaklanjuti informasi ini karena jika dugaan tersebut benar maka data penduduk Indonesia yang bocor bisa saja berpotensi untuk disalahgunakan,” ujar Sultan dalam siaran pers pada Jumat (21/5).

Menurut Sultan, data yang boro dan didapatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab rentan sekali untuk dijadikan sumber untuk melakukan kejahatan.

Senator muda asal Bengkulu tersebut juga menjelaskan seiring dengan perkembangan zaman, manusia berhasil menemukan berbagai macam teknologi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Telah banyak inovasi teknologi yang kini hadir di tengah masyarakat. Hal ini diciptakan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia.

Menurut Sultan, hadirnya teknologi juga memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi.

Pasalnya, setiap hari kita memerlukan teknologi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, dengan laju perkembangan tekhnologi yang begitu pesat juga berbanding lurus terhadap kebutuhan pengamanan sistem yang harus kita miliki agar kemudian kecerdasan tekhnologi yang ada tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Salah satu perkembangan teknologi yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah internet. Adanya teknologi ini telah berhasil memudahkan manusia untuk mengetahui beragam informasi dan menghubungkan dengan manusia lainnya di berbagai belahan dunia. Meski begitu, tidak jarang ada oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan atau yang biasa disebut dengan cyber crime,” ujar Sultan.

Oleh karena itu, Sultan menilai masalah dugaan kebocoran data ini bukan masalah sepele. Baginya ini terkait dengan pertahanan negara dan juga tentang Kewibawaan pemerintah dalam melindungi hak warga negaranya.