Data Ketenagakerjaan dan Kependudukan Harus Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik dalam layanan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan.

Kerja sama ini ditandai dengan pendatanganan nota kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Hery Sudarmanto dan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di ruang Tridharma, Kemnaker, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

“Kerja sama ini untuk mewujudkan konsep satu data ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan data kependudukan berbasis pada layanan,” kata Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto mewakili Menaker Hanif Dhakiri dalam sambutannya di kantor Kemnaker Jakarta.

Hery berharap Kemnaker dan Kemdagri ke depan mampu menghasilkan koordinasi dan kemitraan yang sinergi dan aplikatif dalam penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan melalui komunikasi internal dan eksternal yang solid dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

“Pemerintah tentunya memberikan layanan ketenagakerjaan, yang transparan, cepat dan akurat yang didukung pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik dalam layanan lingkup Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Hery.

Hery menambahkan integrasi data memiliki potensi signifikan dalam memberikan manfaat, baik bagi pemerintah atau masyarakat. Sinergi antara pemerintah sebagai penyedia data dan masyarakat sebagai penggunanya akan terbangun ketika data pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat digunakan kembali dengan tujuan inovasi dan kolaborasi.

“Kita tidak boleh mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama dimana perencanaan dan penganggaran banyak yang tidak nyambung serta tidak sinkron akibat data yang tidak terintegrasi, terkonsolidasi, dan terorganisasi. Bahkan antar sektor, antar wilayah, antara pusat dan daerah,” kata Hery mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo.

Hery mengungkapkan pihaknya selama (empat) tahun terakhir berupaya keras untuk berkontribusi signifikan dalam pembenahan data dimaksud, di antaranya melalui pengintegrasian data penduduk dengan pelayanan publik di bidang Ketenagakerjaan.