Defisit BPJS Kesehatan Jadi Perhatian Pimpinan Dewan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Setya Novanto menerima Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Komplek DPR Senayan Jakarta, Selasa (14/3).

Kepada Novanto, Fachmi curhat soal sejumlah persoalan yang dihadapi BPJS Kesehatan selama ini. Masalah itu mulai dari adanya mismatch atau difisit sekitar Rp 6 triliun rupiah setiap tahunnya dan diprediksi kembali terjadi di 2017.

Novanto berjanji kepada Fachmi akan meminta komisi terkait dalam hal ini, Komisi IX untuk membicarakan masalah defisit itu langsung ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan.

"Jika diperlukan pimpinan DPR akan pro-aktif memfasilitasi dengan dua menteri tersebut. Karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat," jelas dia.

Novanto juga menyampaikan ke Fachmi soal adanya pengaduan kepada DPR terkait lambannya pelayan rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan, beredarnya kartu palsu serta penanganan peserta KIS di daerah yang tidak ada fasilitas kesehatannya.

Menurut Fachmi, ada sejumlah persoalan keuangan yang menjadi penyebab banyaknya aduan yang terjadi, termasuk ke DPR RI.

"Berdasarkan hitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional, iuran jaminan kesehatan untuk rakyat miskin atau penerima bantuan iuran (PBI) seharusnya sekitar Rp 36 ribu per orang. Sementara yang ditanggung negara baru Rp 23 ribu per orang, sehingga ada kekurangan sekitar Rp 13 ribu per orang tiap bulannya," jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, masalah juga terjadi pada peserta mandiri mulai kelas I, II dan III. "Hanya kelas I saja yang sesuai hitungan akademis/aktuaria. Untuk kelas II dan III masih jauh dari angka iuran ideal. Inilah sumber utama masalah mismatch atau defisit yang terjadi," sambung Fachmi.