Deg-degan, Ini Kasus Cukup Besar

jpnn.com - PANITIA Khusus (Pansus) Angket Pelindo II sudah memasuki pekan kedua melakukan pengumpulan data dan keterangan para pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus di PT Pelabuhan Indoneisa (Pelindo) II (Persero).

Pihak-pihak yang sudah memberikan keterangan dan klarifikasi antara lain Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP-JICT), mantan kepala penyidik sekaligus mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomio Khusus (Tipideksus) Bareskrim Brigjen Pol (Purn) Victor Edi Simanjuntak, mantan Kabareskrim Komjen Budi Gunawan, dan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar.

Sejumlah nama lain juga masih menunggu antrian untuk dimintai keterangannya oleh Pansus yang dipimpin anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Seperti Jaksa Agung HM Prasetyo, Dirut Pelindo II RJ Lino, hingga Menteri BUMN Rini Soemarno, yang namanya juga disebut-sebut dalam pusaran kasus Pelindo II.

Nah, seperti apa perkembangan kinerja Pansus ini? Apakah sudah mendapatkan benang merah kerumitan pengelolaan PT Pelindo II dan kawasannya di Tanjung Priok? Berikut wawancara reporter JPNN M Fathra Nazrul Islam dengan Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, Selasa (27/10).

Bagaimana perasaannya memimpin Pansus yang sejak awal cukup kontroversi, terutama saat penggeledahan di Pelindo II oleh Bareskrim, yang diduga juga jadi bumerang bagi Kabareskrim ketika itu, Komjen Budi Waseso?

Ya deg-degan juga. Artinya ini kasus yang cukup besar dan sebetulnya kalau dari narasumber yang ada, itu tidak terbatas pada persoalan crane, ada persoalan lain, perpanjangan konsesi, global bone, dan penyediaan barang di Pelindo. Ini yang akan kami ungkap.

Deg-degan kenapa tadi? Apa ada tekanan-tekanan?

Kalau tekanan, jujur sudah ada, baik langsung atau tidak langung. Tapi ini tugas konstitusi, ya sudah tegas saja. Banyak yang support saya, meminta jagan mau hanya dilokalisir pada persoalan crane. Ini persoalan jauh lebih besar, tidak hanya crane. Perempuan di sini hanya dua, saya dan Bu Irma (Irma Suryani dari Fraksi Nasdem). Tapi teman-teman yang lain juga sangat backup, mencoba mengarahkan agar pansus angket bukan untuk menyasar orang per orang, tapi ini adalah semangat menyelematkan aset-aset negara di BUMN. Jangan sampai di privatisasi, ini adalah milik rakyat. Tidak boleh aksi korporasinya bertentangan dengan Undang-undang.