Demi Infrastruktur Riau, Syamsuar Datangi Kementerian PUPR

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi Riau (Gubri) Syamsuar menyambangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta perhatian terkait pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, Jumat (26/6).

Pihak pertama yang ditemui Syamsuar bersama Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau Syahrul Aidi Maazat, Kadis PUPR Pemprov Riau M Taufiq OH dan Kaban Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya adalah Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko.

Pada pertemuan itu, Syamsuar menjelaskan bahwa daerahnya memiliki 4 sungai besar yang kewenangannya berada di pemerintah pusat, yakni Sungai Siak, Rokan, Kampar dan Indragiri. "Itu belum termasuk sungai-sungai kecil," katanya.

Persoalannya, saat ini kondisi sungai itu tidak hanya dangkal, tetapi juga rawan terjadi longsor sehingga merusak jalan. Baik di Jalan Lintas Sumatera maupun jalan provinsi yang menghubungikan kabupaten dan kota.

Maka dari itu, mantan bupati Siak tersebut meminta penanganan kempat sungai besar itu mendapat perhatian dari Kementerian PUPR. Termasuk, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III dan V yang membawahi 4 sungai itu.

Khusus BWSS V, karena kantornya berada di Sumatera Barat, komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Riau belum seperti yang diharapkan. "Padahal Sungai Indragiri ada di bawah kewenangan BWSS V," sebut ketua DPD Golkar Riau ini.

Di sisi lain, Syamsuar juga menyampaikan ancaman abrasi di sepanjang pantai wilayah pesisir Riau, yang panjangnya sudah mencapai 160 km. Namun dia bersyukur karena penanganan abrasi sudah masuk dalam RPJMN. "Ini kalau terus dibiarkan, bahkan satu pulau bisa hilang," tukasnya.

Merespons hal itu, Dirjen SDA Jarot Widyoko menampung apa yang disampaikan Syamsuar. "Kami akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami," katanya. (fat/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: