Demi Kedaulatan NKRI, Jokowi Mewujudkan Swasembada Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Bila mau menguasai suatu negara, kuasailah sumber pangannya. Itulah teori yang berlaku universal. Agar Indonesia tidak dikuasai negara lain, kemandirian di bidang pangan merupakan suatu keniscayaan. Swasembada pengan di era Presiden Joko Widodo ini, sebagaimana pernah dicapai Pak Harto pada 1987, diyakini dapat diwujudkan karena swasembada pangan adalah kunci dari kedaulatan suatu negara.

Demikian pandangan Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (LPPED) DR Abraham C Hutapea dan Dr Anwar Budiman dalam rilisnya, Kamis (15/11/2018).

Salah satu indikator Jokowi akan mampu membawa Indonesia berswasembada pangan, kata Anwar Budiman, adalah ia membangun banyak bendungan, waduk, dan irigasi pertanian untuk menggenjot produktivitas padi nasional.

“Pak Jokowi juga membenahi data perberasan yang selama 20 tahun ternyata salah. Kalau data saja sudah salah, maka keputusan yang diambil pun pasti salah. Itulah yang kini sedang dikoreksi Pak Jokowi,” jelasnya.

Jagung, yang sebelumnya impor, kata Anwar, kini sudah bisa ekspor. “Indonesia sebelumnya mengimpor jagung hingga 3,6 juta ton setiap tahun dengan nilai Rp 10 triliun, tapi sekarang sudah bisa ekspor sebanyak 370 ribu ton,” paparnya.

Bukankah pemerintah tahun ini mengimpor jagung hingga 100 ribu ton untuk pakan ternak? Anwar tidak menampik. Hanya saja, katanya, hal itu dilakukan untuk menjaga harga jagung di pasaran, karena saat ini ada pergeseran di mana perusahaan biasanya mengimpor gandum untuk ternak, kini membeli jagung dari petani.

Gula, lanjut Anwar, kini juga surplus. Data Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), tahun ini terjadi surplus pasokan gula nasional sebanyak 2,4 juta ton. Angka ini berasal dari sisa gula tahun 2017 sebanyak 1 juta ton, dan rembesan gula rafinasi atau gula untuk industri ke pasar konsumsi sebanyak 800 ribu ton.

“Akibatnya, pemerintah meminta Bulog untuk membeli gula petani,” cetus Anwar yang juga praktisi hukum dan pengamat politik.