Demi Kredibilitas Jokowi, Ini Warning Misbakhun ke Sri Mulyani

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Golkar siap mendukung penuh kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran di APBN demi memangkas defisit. Namun, Golkar juga mengingatkan menteri yang beken disapa dengan panggilan Mbak Ani itu tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Nawacita.

Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, Presiden Jokowi saat berpidato di depan MPR maupun sidang bersama DPR dan DPD pertengahan Agustus lalu bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan kredibilitas pemerintahan. Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyuarakan pentingnya membangun  kredibilitas di APBN.

“Anda juga bicara penghematan anggaran. Tapi, saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (25/8).

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu mencontohkan, SMI harus tetap manjalankan visi Presiden Jokowi tentang membangun  Indonesia dari pinggir. Karenanya, Misbakhun pun mengapresiasi langkah SMI menunda pencairan dana alokasi umum (DAU).

“Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda DAU dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," tegasnya.

Misbakhun juga menganggap SMI yang baru pulang dari Amerika Serikat mulai menyesuaokan diri dengan keinginan Presiden Jokowi  untuk mempertahankan anggaran infrastruktur. Sebab, kata Misbakhun, keinginan Presiden Jokowi adalah menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa.

Walau demikian Misbakhun mengingatkan SMI bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi menjaga kredibilitas Jokowi. Contohnya adalah pencairan dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliunan.

Misbakhun mengatakan, SMI pernah menyebut  dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan gurunya ada dan sudah lama mengabdi namun tunjangannya belum dibayarkan.