Demi Lindungi Petani, Indonesia Harus Berani

jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR mendorong Pemerintah Indonesia berani mengikuti jejak India yang demi kepentingan petani di dalam negeri berani menentang kebijakan WTO dalam pengurangan subsidi. Sebab, Indonesia sebagai negara yang sebagian besar rakyatnya hidup dari hasil pertanian harus melindungi kepentingan petani di dalam negeri.

Menurut Ketua FPKB DPR, Marwan Ja'far, seharusnya pemerintah berusaha keras dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan petani. "Jadi bukan malah mengeksploitasi petani, karena itu bertentangan dengan amanat Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," katanya di Jakarta, Sabtu (7/12).

Marwan menambahkan, pemerintah Indonesia harus melindungi petani di dalam negeri dari liberalisasi perdagangan. Menurutnya, WTO tak pernah berpihak pada petani karena hanya mengejar pertumbuhan tanpa batas dan memacu eksploitasi sumber daya alam.

Marwan menegaskan, kebebasan impor tanpa batas dan pemotongan subsidi untuk petani lokal adalah bentuk neokolonialisme-imperialisme terhadap negara berkembang. "Karena itu harus ditolak karena sudah terbukti menyengsarakan petani," ucapnya.

Politisi muda PKB itu menambahkan, sikap India yang ngotot soal penambahan subsidi pertanian di negara berkembang dari 10 persen menjadi 15 persen dari produksi nasional untuk jangka waktu yang tak terbatas harus didukung. "Karena ini merupakan upaya untuk mensejahterakan petani," pungkasnya.(ara/jpnn)