Demi Pilpres, Jokowi Ogah Ganti Airlangga

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jilid III pada awal 2018. Dalam reshuffle kabinet kali ini, Jokowi sapaan Jokowi Widodo mengangkat Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar untuk menggantikan Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial.

Selain Khofifah, Jokowi juga mengangkat mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan posisi Teten Masduki. Juga mengangkat Agum Gumelar menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menganggantikan alm. Hasyim Muzadi serta melantik Marsekal TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Panglima TNI.

Namun, sejumlah pihak mengkritik Jokowi karena tidak mengganti Menteri Perindustrian yang merangkap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Pengkritik mengungkit pernyataan Jokowi pada awal pemerintahannya yang tidak membolehkan menteri merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan keputusan presiden untuk tidak mengganti Airlangga harus dilihat sebagai indikasi bahwa Jokowi sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2019.

Menurutnya, Jokowi sangat menyadari bahwa 2018 adalah tahun politik. Karena itu, Jokowi harus melakukan konsolidasi politik untuk mengamankan peluangnya melanjutkan ke periode kedua.

Menurutnya, tidak digantinya Airlangga bahkan ada penambahan satu kursi menteri untuk Partai Golkar menunjukkan Jokowi merasa nyaman dengan partai berlambang pohon beringin itu.

Menurut, Sya'roni, hal itu wajar karena sebagai partai pemenang kedua di Pemilu 2014, Golkar berkali-kali menyatakan komitmennya mengusung Jokowi di Pilpres 2019. "Komitmen serupa belum terucap dari PDIP, PKB dan PAN," tegas Sya'roni, Minggu (21/1).