Demo Buruh 2018 Sarat Urusan Politik Jelang Pilpres

jpnn.com, JAKARTA - Demo buruh bertepatan dengan Hari Buruh Internasional alias May Day 2018 di Jakarta, Selasa (1/5), sarat dengan urusan politik jelang Pilpres 2019.

Sejumlah peserta aksi mengenakan topi bertulis #2019GantiPresiden. Begitu juga pada spanduk-spanduk yang mereka bawa, juga tampak tulisan yang sama.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalamorasinya juga menyindir rezim saat ini, yang dia sebut lebih bersemangat mengutamakan kepentingan orang asing dibanding warga sendiri. Menurut Fadli, pemerintah sekarang semangatnya selalu membawa orang asing ke dalam negeri.

Tidak hanya buruh kasar asing, tapi direktur utama perusahaaan negara, dosen, maupun lainnya. "Ini adalah semangat imperialisme kolonialisme," kata Fadli saat berorasi dalam peringatan May Day di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/5).

Fadli di hadapan massa Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) itu menyatakan bahwa seharusnya pemerintah menyejahterahkan rakyat.

Nah, untuk menyejahterahkan rakyat Indonesia, maka harus sejahterahkan kaum pekerja di lapangan seperti buruh, petani, nelayan dan pedagang pasar. "Kalau mau sejahterahkan rakyat, sejahterahkan buruh," ungkap wakil ketua umum Partai Gerindra, itu.

Karena itu, Fadli pun mengecam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Menurut dia, kebijakan ini menghianati trisakti yang digaungkan pemerintah.

Lebih lanjut Fadli menyatakan bahwa jika ingin perubahan ke depan maka harus diubah dari kepemimpinan yang paling atas. "Kalau yang di atas semangatnya berpihak kepada asing, maka seterusnya berpihak ke asing. Maka kita jangan salah pilih pemimpin yang berpihak ke kepentingan nasional rakyat," ujarnya di tengah massa demo buruh. (boy/jpnn)