Demo Ojek Online, Ketua YLKI: Harus ada Keadilan Tarif

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut menyoroti demo ojek online yang masih bergulir.

Tulus menyebut besaran tarif angkutan online nantinya harus adil untuk driver, aplikator, dan konsumen. Berbagai upaya pun harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut seperti adanya diskusi bersama, mempertimbangkan daya beli konsumen dan memberikan pelayanan yang baik.

“Harus ada keadilan tarif untuk driver, aplikator dan konsumen," ucap Tulus.

Menurut dia, tarif harus mencerminkan minimal dua hal. Pertama, daya beli konsumen dan kedua adalah pelayanan.

"Mungkin bisa jadi, aplikator harus duduk bersama dengan driver atau perwakilan untuk menformulasikan tarifnya dan mempertimbangkan pengaruh untuk konsumen dari segi daya beli dan pelayanan,” tutur Tulus.

Lebih lanjut Tulus menjelaskan saat ini hanya pihak aplikator saja yang mengetahui komposisi dan besaran tarif yang ditentukan. Sebaiknya kata dia, hal itu bisa dirumuskan bersama antara aplikator dan pengemudi online, mengingat saat ini pengemudi online jumlahnya sudah sangat masif.

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa ikut campur karena pengemudi online tidak termasuk angkutan umum. Pasalnya, secara teknis, motor tidak bisa dikategorikan sebagai angkutan umum.

“Intinya bahwa soal tarif bisa diselesaikan bussiness to bussiness (B2B) antara aplikator dan driver, tapi memang pemerintah tidak bisa ikut karena ojol bukan angkutan umum," jelas dia.