Demokrat Keluarkan 10 Rekomendasi untuk Pemerintah

jpnn.com - SURABAYA - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini, Minggu (20/3), mengakhiri safari politik keliling Jawa dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional di Surabaya. Dalam Rakornas tersebut disepakati sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan didaulat membacakan butir-butir rekomendasi dalam penutupan Rakornas yang digelar di Hotel Harris, Surabaya. Total ada 10 butir rekomendasi yang didasari pada hasil blusukan SBY selama 13 hari keliling Pulau Jawa.

Berikut isi rekomendasi Partai Demokrat tersebut:

Pertama, mengenai pembangunan dan infrastruktur. Partai Demokrat mendukung penuh kebijakan dan upaya ini. Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta. Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.

Kedua, mengenai kejahatan narkoba dan terorisme. Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah untuk terus-menerus melakukan upaya maksimal memeranginya tanpa henti dan tanpa pandang bulu dengan lebih efektif seraya tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.

Ketiga, mengenai APBN dan kebijakan fiskal. Partai Demokrat mengetahui terjadi permasalahan cukup serius dalam APBN. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya; dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu. 

Keempat, mengenai RUU Tax Amnesty. Sesungguhnya tujuan pemerintah mengajukan RUU Tax Amnesty itu baik dan juga berlaku di beberapa negara. Partai Demokrat mencatat substansi undang-undang itu harus tepat dan implementasinya baik. Diperlukan tiga pilar utama yang harus ada didalamnya, pertama manfaat ekonomi harus nyata, menjamin adanya keadilan sosial, dan sistem tata kelolanya yang baik. 

Kelima, mengenai KPK dan pemberantasan korupsi. Partai Demokrat berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tetaplah menjadi prioritas, serius dan harus dilakukan secara tegas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Partai Demokrat ingin tidak hanya KPK saja yang harus tetap kuat dan efektif, tetapi juga semua aparat penegak hukum, misalnya kepolisian dan juga kejaksaan. Oleh karena itu, desain dan kandungan suatu undang-undang yang membuat KPK tak independen dan lemah tidak boleh terjadi.