Demokrat: Masyarakat Desa Kian Sulit Akibat Kebijakan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Tengah VIII, Banyumas dan Cilacap, Khatibul Umam Wiranu mengungkapkan imbas dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM lalu. Kebijakan tersebut membuat perekonomian masyarakat di desa kian sulit dan terpuruk.

Hal ini disampaikannya setelah kembali dari dapilnya. Sejumlah persoalan menurut politikus partai Demokrat itu, ditemukan pasca kenaikan harga BBM November 2014 lalu. Walau kebijakan itu direvisi dengan menurunkan harga BBM, nyatanya tidak memberi efek apapun atas kenaikan sejumlah komoditas di pasaran.

"Harga kebutuhan bahan pokok warga seperti beras, minyak goreng, bawang merah, sayur-mayur hingga garam dan produk kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan signifikan di pasar. Keluhan ini dijumpai hampir di semua wilayah khususnya tempat kunjungan reses," kata Khatibul di Jakarta, Selasa (13/1).

Kenaikan serupa juga terjadi untuk komoditas bahan bangunan seperti  semen, pasir, batu, kayu dan lainnya. Hampir semua bahan bangunan semuanya mengalami kenaikan harga. Begitu juga sektor jasa transportasi.

Belum lagi kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram serta kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kian melengkapi keterdesakan masyarakat desa atas himpitan ekonomi yang terjadi saat ini.

Di lapangan menurutnya terkonfirmasi tentang tidak efektifnya program KIS, KIP dan KKS. Pemicunya karena menggunakan data pada tahun 2011 atau data empat tahun silam.

"Efek di lapangan, saya jumpai para kepala desa dan perangkat desa kerepotan menghadapi warga yang merasa tidak adil dalam pembagian KIP, KIS dan KKS. Selain itu, banyak yang tidak berhak malah mendapat, dan yang berhak malah tidak dapat," ujar Khatibul.

Untuk infrastruktur di daerah seperti jalan raya negara mayoritas mengalami kerusakan. Seperti di Kabupaten Banyumas sebanyak 60 persen dan Kabupaten Cilacap 65 persen. Musim penghujan makin membuat parah tingkat kerusakan jalan raya tersebut.