Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Demokrat: Satu-satunya Jalan Ungkap Skandal Jiwasraya Lewat Pansus

Kamis, 20 Februari 2020 – 16:16 WIB
Demokrat: Satu-satunya Jalan Ungkap Skandal Jiwasraya Lewat Pansus - JPNN.COM
Syarif Hasan. Foto: dok jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meyakini satu-satunya penyelesaian kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditengarai merugikan keuangan negara Rp 17 triliun adalah dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR.

"Kami berpandangan bahwa satu-satunya jalan untuk mengungkapkan secara transparan adalah melalui pansus," kata Syarief dalam diskusi "Tarik Ulur Pansus Jiwasraya, Siapa yang Berkepentingan?" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2).

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, sebelumnya semua kasus yang merugikan negara itu diselesaikan dengan pansus di DPR.  Menurut dia, substansi dan payung hukum penyelesaian lewat pansus lebih mengikat.

Dalam diskusi yang dipandu wartawan JPNN.com Friedrich Batari itu, Syarief mengatakan pansus akan melibatkan lintas fraksi dan komisi. Karena itu, dia yakin kinerjanya akan lebih baik.

Syarief menjelaskan, saksi yang akan dipanggil pansus dapat memberikan keterangan dengan benar. Sebab, sebelum memberikan keterangan, para saksi maupun narasumber di pansus itu akan disumpah sesuai agama masing-masing terlebih dahulu.

"Sehingga kalau itu yang dilakukan maka dapat diperkirakan apa yang disampaikan itu betul-betul tidak ada suatu kebohongan, tidak ada yang disembunyikan," ujarnya.

Anak buah SBY di Partai Demokrat itu menegaskan, lewat pansus pula diharapkan semua bisa diungkap kepada publik secara transparan.

"Mengapa sampai terjadi, siapa dalangnya, berapa sesungguhnya kerugian negara, dan uang hasil kasus itu dapat dideteksi ke mana saja mengalirnya," ungkap dia.

Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan meyakini satu-satunya penyelesaian kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang ditengarai merugikan keuangan negara Rp 17 triliun adalah dengan Pansus DPR.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close