Demokrat Tak Mau Recoki SBY soal Freddy Numberi

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyatakan bahwa urusan pergantian Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II tidak perlu dicampuri. Alasannya, pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Soal posisi menteri di kabinet itu kewenangan penuh Presiden. Saya kira di luar Presiden tidak perlu ikut-ikut urusan hak prerogatif Presiden," kata Anas Urbaningrum di sela-sela pertemuan Sahabat Anas di Gedung Pertemuan Remaja Kuring, Kota Tangerang, Banten, Minggu (30/1).

Pernyataan ini disampaikan Anas berkaitan dengan adanya desakan yang menuntut mundur Freddy Numberi dari kursi Menhub. Di DPR, peserta partai koalisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahetra (PKS) terang-terangan menuntut Freddy yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat mengundurkan diri pasca tabrakan kereta api dan terbakarnya KM Laut teduh pekan lalu . Freddy dinilai lalai menjalankan tugasnya dalam pengawasan transportasi massal.

Anas yang juga mantan Ketua PB HMI itu mengakui perlunya moda transportasi yang tidak hanya nyaman tapi juga aman. "Tapi kalau ada kecelakaan, yang penting adalah bagaimana di respon dengan cepat. Para korban diurus dengan baik," cetusnya.