Denny: Kepala Daerah Wajib Mengikuti

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ikut bersuara terkait polemik pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang mengancam memecat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menolak kebijakan kenaikkan harga BBM.

Menurut Denny yang juga pakar Hukum Tata Negara itu, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang ikut demo menentang rencana kenaikkan BBM, tidak sejalan dengan sistem pemerintahan RI.

"Jelas tidak tepat. Bagaimanapun sistem pemerintahan kita adalah Presidensial dengan bentuk negara kesatuan. UUD 1945 jelas menegaskan Kepala Pemerintahan adalah Presiden," ujar Denny dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kamis (29/3).

Karenanya, lanjut Denny, jika Presiden selaku kepala pemerintahan sudah menetapkan kebijakan nasional, kepala daerah wajib mengikutinya.