Deplu Siapkan Nota Protes ke Malaysia
Setelah 13 perundingan Ambalat Berakhir BuntuSenin, 01 Juni 2009 – 09:05 WIB
Dalam menyelesaikan konflik Ambalat, kata dia, pemerintah Indonesia tidak bisa hanya berjaga-jaga di blok yang diduga memiliki kandungan minyak tinggi itu. Tapi, pihaknya harus melakukan persiapan di dalam negeri untuk mengantisipasi kemungkinan risiko atas tindakan tegas yang diberlakukan di Blok Ambalat. Pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan berbagai dokumen yang menjadi bukti kongkrit bahwa Blok Ambalat adalah wilayah Indonesia. "Dengan memiliki dokumen yang cukup, pemerintah Indonesia harus berani menyelesaikan konflik Ambalat di mahkamah Internasional," katanya.
Ia menilai selama ini keinginan untuk menyelesaikan konflik Ambalat tidak dibarengi komitmen yang kuat. Ia mengkhawatirkan, jika pemerintah Indonesia tidak memiliki tekad yang kuat untuk menyelamatkan Blok Ambalat, maka nantinya bisa terlepas lagi seperti kasus Pulau Sipadan-Ligitan yang lepas menjadi milik Malaysia. "Kalau blok Ambalat yang mengandung nilai ekonomis tinggi sampai terlepas lagi, akan berdampak terhadap wibawa Indonesia di dunia internasional," pungkasnya.
Jika konflik Ambalat itu diselesaikan di tingkat ASEAN, katanya, Indonesia berpotensi menang. Pertimbangannya, Blok Ambalat yang menjadi wilayah sengketa lebih condong masuk ke perairan Indonesia. Apalagi, RI sudah lebih dulu menemukan sumber minyak di Blok ND-6.