Deponeering Bibit-Chandra Tinggal Tunggu Surat Istana

CIANJUR - Enam dari sembilan fraksi di Komisi III DPR RI telah menolak rencana Kejaksaan Agung mengeluarkan deponeering perkara Bibit-Chandra. Namun penolakan ini dipastikan tidak akan berpengaruh dengan sikap akhir Kejagung, untuk tetap mengeluarkan surat deponeering selepas pendapat hukum dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diterima.

"Ya boleh aja menolak, kan itukan masukan saran. Tapi kita sama sekali tidak terikat sama itu (penolakan). Kan itu baru sikap orang per orang bukan keputusan DPR keseluruhan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Muhammad Amari, di sela-sela acara rapat kerja kejaksaan di Puncak, Cianjur, Selasa (14/12).

Terkait rencana deponeering, Kejagung kini tinggal menunggu jawaban dari Presiden. Sebelumnya, Mahkamah Agung dan Mabes Polri tak keberatan kejaksaan mengambil langkah hukum ini karena merupakan kewenangan yang melekat sesuai UU NO 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menolak berpendapat karena bukan kewenangannya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, pekan lalu, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan deponeering merupakan sikap kelembagaan dari pejabat sebelumnya (Plt Jaksa Agung Darmono) yang tak bisa diubah oleh dia.