Desak Mahfud MD Minta Maaf ke Keluarga Bung Karno

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mendesak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD untuk meminta maaf karena menyebut Presiden Soekarno sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM). Menurut Hasto, pernyataan Mahfud itu sangat tidak terpuji dan patut disayangkan.

Hasto mengatakan, Mahfud yang pernah punya jabatan terhormat dengan gelar akademik yang dihormati tentu tidak sepantasnya menyebut Bung Karno sebagai pelanggar HAM. Menurut Hasto, pernyataan Mahfud yang kini memimpin Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa itu tidak saja menyakiti keluarga Bung Karno, tetapi juga jutaan rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami meminta saudara Mahfud menjelaskan maksud pernyataannya itu dan meminta maaf pada keluarga Bung Karno dan kepada rakyat Indonesia secara terbuka,” tegas Hasto di Jakarta, Jumat (20/6) sore.

Hasto yang juga Juru Bicara Tim Pemenangan Jokow Widodo-Jusuf Kalla itu mengaku tak bisa menerima pernyataan Mahfud bahwa Bung Karno pelanggar HAM. Sebab, Bung Karno sudah terbukti mengabdikan diri untuk rakyat, bangsa dan negara.

Hasto menambahkan, Bung Karno keluar masuk penjara dan menjalani berbagai pengasingan karena demi memperjuangkan rakyat dan berdirinya Indonesia. Sementara Mahfud, kata Hasto, demi ambisi pribadi dan pembelaan terhadap Prabowo lantas tega menista pendiri bangsa.

“Tuduhan saudara Mahfud MD tidak bisa diterima karena sepanjang hidupnya Bung Karno tidak pernah melakukan tindakan yang keji pembantaian para kiai seperti yang dituduhkannya kepada Proklamator RI,” ucap Hasto.

Sebelumnya Mahfud saat meresmikan kantor MMD Initiative di Bengkulu hari ini mengatakan, jika ingin mengungkap kasus HAM maka sebaiknya tidak hanya pada kasus 1998. Menurutnya, pelanggaran HAM telah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yakni pada tahun 1965. Saat itu, terang Mahfud, telah terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI dibantai.

"Dan itu atas tanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab Bung Karno sebagai presiden," bebernya.