Desakan dari Senayan agar Jokowi Copot Pejabat Pelabuhan

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mencopot pejabat pelabuhan  yang  gagal memenuhi Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Desakan itu menyusul sikap Presiden Jokowi yang sangat kecewa dengan lamanya masa tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang diungkapkan beberapa waktu lalu. Saat ini, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok sekitar 5,5 hari, sedangkan di Singapura hanya dua hari.

“Harus diubah. Harus ada perbaikan. Koordinasi antarinstansi buruk sekali. Itu yang menyebabkan waktu tunggunya panjang,” kata Hafiz Tohir di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Presiden Jokowi harus secepatnya mengintruksikan pergantian pejabat pelaksana di lapangan. “Jika tidak berhasil baru ganti dirutnya. Terlalu banyak kader bangsa yang lebih baik dan lebih pintar dari mereka,” kata Hafiz.

Desakan senada sebelumnya disampaikan Anggota Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa, yang  mengatakan agar pejabat yang gagal  mencapai KPI, sebaiknya mengundurkn diri.  

Nurhayati mengatakan,   dwelling time di  Singapura jauh lebih cepat dibandingkan Tanjung Priok karena  di negeri itu telah memberlakukan sistem one-stop service  untuk aktivitas clearance.

Menurutnya, pelabuhan  Tanjung Priok, pernah menerapkan sistem  national single window (NSW)  untuk aktivitas single submission data information, single and synchronous processing of data information, dan single decision making for custom release and clearance of cargo. Namun, tidak berjalan mulus.

“Sistem  ini perlu ditinjau kembali agar dapat memenuhi permintaan percepatan dwelling time.   Semua departmen yang terlibat wajib menggunakan  single system,” jelas dia.