Desakan Nego Ulang Kontrak Pertambangan Asing Kian Nyaring

Senin, 06 Juni 2011 – 01:31 WIB

Ditambahkannya , FPDIP di DPR akan proaktif menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna mendorong keberanian pemerintah. Selain itu, DPR juga sudah semestinya mendorong paemerintah agar lebih proaktif untuk berinvestasi di bidang riset dasar dan teknologi tentang energi terbarukan.

"Karena Indonesia tidak bisa selamanya mengandalkan batu bara yang terbukti energi kotor, CPO (crude palm oil) yang merusak hutan, dan impor minyak. Kita harus mempersiapkan ilmuwan dan teknisi yang bisa menangani untuk mengolah kekayaan alam ketika kontrak dengan korporasi luar berhenti," cetusnya.

Lantas kontrak mana saja yang seharusnya direnegosiasi? "Kontrak-kontrak yang dipegang Exxon, Freeport, Blok Cepu, harus diambil alih pemerintah," tandasnya.

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, renegosiasi kontrak merupakan keharusan yang semetinya segra dilakukan. "Segera itu, harus," ujar politisi yang akrab disapa dengan nama Ical itu saat ditemui di sela-sela acara Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (5/6).

JAKARTA -  Desakan agar pemerintah melakukan negosiasi ulang (renegosiasi) kontrak-kotrak pertambangan dengan perusahaan asing semakin menguat.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next