Desakan Publik Bikin Kasus Ahok Tak Murni Penegakan Hukum

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengaku kaget dengan begitu cepatnya berkas kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sampai ke pengadilan. 

Dia berharap, tak cuma kasus Ahok saja Kejaksaan bekerja ekstra cepat seperti ini.

"Cepat sekali, ini perkara menarik perhatian masyarakat, kelihatannya dilaksanakan dengan super cepat. Salah enggak? Enggak salah dong, sekalipun ini perkara biasa kan biasanya bolak-balik (berkas), tapi sekali lagi, tidak salah. Yang kita harapkan perkara lain juga begitu," ujar Agustinus saat dihubungi, Selasa (6/12).

Agus ogah menilai apakah perbuatan Ahok layak diproses secara pidana atau tidak. Dia juga tak mau memprediksi apakah nantinya mantan bupati Belitung Timur itu diputus bersalah atau bebas dari segala tuduhan.

Dia hanya mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak dilakukan berdasarkan desakan publik. Menurutnya, tekanan publik yang terlalu besar dapat menimbulkan masalah baru.

"Menurut saya (tekanan publik) tentu bisa mempengaruhi, karena itu kalau bisa, tidak ada lagi, dikurangi, jangan pakai desakan. Karena itu nanti tentu orang akan berprasangka, putusan itu karena desakan. Jika orang berprasangka putusan karena desakan, maka orang juga berprasangka ini bukan penegakan hukum yang murni," jelas dia.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menilai kasus ini dengan transparan dan adil.

"Kita lihat saja, kan menurut kepolisan bisa (diadili), kejaksaan bisa (diadili), berarti kejaksaan meyakini bisa dan bisa dibuktikan tentu tinggal kita lihat putusan hakim," pungkasnya. (dil/jpnn)